NewsPesisir.com, DUMAI — Peristiwa dentuman keras yang kembali dirasakan masyarakat di sekitar wilayah operasional Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) Dumai menuai sorotan. Solidaritas Rakyat Dumai mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan Turn Around (TA) di perusahaan tersebut.
Desakan itu disampaikan Koordinator Solidaritas Rakyat Dumai, Muhammad Aderman, yang menilai munculnya dentuman keras tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan biasa, terlebih jika dikaitkan dengan kegiatan Turn Around yang disebut membutuhkan anggaran sangat besar.
Aderman menyebut nilai anggaran kegiatan Turn Around diperkirakan mencapai Rp10 triliun. Menurutnya, besarnya nilai tersebut harus berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan, penerapan standar keselamatan, pengawasan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Dengan anggaran yang diperkirakan sangat besar, masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana kegiatan Turn Around dilaksanakan, bagaimana standar keselamatannya diterapkan, dan bagaimana pengawasannya,” ujar Aderman, Sabtu (12/9/2026).
Ia secara khusus meminta APH dan BPK tidak hanya melihat persoalan dari sisi teknis, tetapi juga memeriksa aspek administrasi, penggunaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, pengadaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban kegiatan Turn Around.
“Kami meminta Aparat Penegak Hukum dan BPK untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran Turn Around di Pertamina Patra Niaga RU Dumai. Anggarannya diperkirakan sangat besar, namun baru beberapa bulan setelah pelaksanaan kegiatan tersebut sudah terjadi ledakan atau dentuman keras yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat,” tegasnya.
Menurut Aderman, audit penting dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku. Ia menekankan, desakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya penyimpangan, melainkan sebagai langkah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas atas kegiatan yang menyangkut kepentingan publik.
Selain audit, Solidaritas Rakyat Dumai juga mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau segera turun ke lapangan.
DLHK diminta melakukan pemeriksaan serta pengukuran tingkat kebisingan secara objektif di kawasan yang terdampak. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui tingkat suara yang dirasakan masyarakat sekaligus memastikan ada atau tidaknya dampak terhadap lingkungan dan kenyamanan warga.
“Masyarakat sangat trauma dan ketakutan akibat dentuman keras tersebut. Karena itu, kami meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau segera turun untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan terkait suara ledakan yang terjadi,” katanya.
Aderman menilai aspek keselamatan masyarakat tidak boleh ditempatkan sebagai persoalan sekunder dalam aktivitas industri dengan tingkat risiko tinggi. Menurutnya, keberadaan fasilitas industri strategis di tengah kawasan masyarakat menuntut standar keselamatan dan komunikasi publik yang kuat.
Ia juga meminta setiap hasil pemeriksaan nantinya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, publik tidak hanya memperoleh informasi mengenai penyebab dentuman, tetapi juga mendapatkan kepastian mengenai dampak lingkungan, aspek keselamatan, serta pelaksanaan kegiatan Turn Around.
“Yang kami minta adalah keterbukaan. Kalau memang seluruh proses sudah sesuai aturan dan standar keselamatan, sampaikan kepada publik berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif,” ujarnya.
Solidaritas Rakyat Dumai, lanjut Aderman, akan terus mengawal persoalan tersebut. Mereka meminta pemerintah, lembaga pemeriksa, dan instansi penegak hukum merespons keresahan masyarakat secara serius dan tidak membiarkan munculnya berbagai spekulasi di tengah minimnya informasi.
Hingga berita ini disusun, pihak Pertamina Patra Niaga RU Dumai dan instansi terkait belum memberikan keterangan mengenai desakan audit tersebut maupun penjelasan resmi terkait peristiwa dentuman yang menjadi perhatian masyarakat.
Klarifikasi dari pihak Pertamina dan instansi berwenang masih diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai penyebab peristiwa, aspek keselamatan, dampak lingkungan, serta pelaksanaan kegiatan Turn Around di RU Dumai. (rls)